cctv Whatsapp

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Ditayangkan: Minggu, 30 Jun 2024 07:45 | Ditulis oleh Jonni Hidayattulloh, ST. | Dilihat: 2120

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi  Birokrasi  2010-2014.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (beserta Lampiran).

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik_.

Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021, Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama

 

Peraturan Perundang-undangan Lainnya

1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang RI Nomor 16 Th. 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama