LHKASN

 

PERATURAN MENGENAI LHKASN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
  4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah
 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

 

NO

NAMA / NIP
GOLONGAN

JABATAN

FILE

1
IKE WACHYU HANDAYANI,S.H.I
NIP.197207051996032001
Penata
III/c
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
UNDUH
2
ASEP SONY DWI SUTENDHI,S.E.,M.M
NIP.198303042009121004
Penata Muda TK.I
III/b
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
UNDUH
3
ATENG JAELANI
NIP.197705152007011002
Pengatur
II/c
Jurusita
UNDUH
4
ENUNG ROSTIANA
NIP.197705152007011002
Pengatur TK.I
II/d
Jurusita Pengganti
UNDUH
5
EROS ROSITA
NIP.197705152007011002
Pengatur TK.I
II/d
Jurusita Pengganti
UNDUH
 

LOGIN Aplikasi e-LHKASN