RSS Pengumuman Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta - Humas: Menyusuli surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 312/SEK/HM.01.1/2/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Rangkaian Kegiatan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan 2019, bersama ini disampaikan beberapa tambahan informasi sebagai berikut:

    Pemberitahuan Rundown Acara terlampir; Undangan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 bagi para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dimohon hadir beserta isteri/ suami; Undangan fisik dapat diambil setelah pelaksanaan Gladi Bersih.

    Informasi lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini. (humas)

    Unduh surat_undangn_laptah_kpt.pdf

    Unduh daftar_undangan_tingkatbanding_dantingkatpertama.pdf

    Unduh Schedule Laptah MA_21_02.pdf

    Unduh rundown pameran(1).pdf

  2. Jakarta " Humas: Sehubungan dengan penyelenggaraan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2019, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo mengundang para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia untuk hadir pada hari Rabu, 26 Februari 2020 pukul 10.00 WIB di Jakarta Convention Centre.

    Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini. (humas)

    Unduh SURAT LAPTAH SESMA.pdf

    Unduh Schedule Laptah MA_21_02.pdf

  3. Jakarta - Humas: Menindaklanjuti rapat koordinasi antara Sekretaris Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 18 Februari 2020 terkait dengan temuan BPK atas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengadilan dengan Bank Tabungan Negara, bersama ini Mahkamah Agung akan mengadakan rapat tindak lanjut temuan BPK tersebut yang diikuti oleh Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan, pada Rabu-Kamis tanggal 26-27 Februari 2020 di hotel Redtop Pecenongan Jakarta.

    Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

    Unduh koordinasi tindak lanjut BPK.pdf

  4. Jakarta - Humas: Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2020 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia terbaik untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan dengan persyaratan sebagai berikut:

    Warga Negara Republik Indonesia Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter/Hasil Laboratorium Berwibawa, cakap, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela Berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan Berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 (lima) tahun Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Tidak menjadi anggota salah satu partai politik Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc Bersedia ditempatkan di Pengadilan Perikanan seluruh wilayah Indonesia Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh panitia.

    Untuk syarat administrasi dan ketentuan lain silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

    Unduh pengumuman hakim ad hoc 2020.pdf

  5. Jakarta - Humas. Rabu 19 Februari 2020. Berdasarka Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 289/SEK/OT.01.1/2/2020. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung E - Litigasi Tahun Anggaran 2020 pada 15 Satker Pilot Project.

    Yang ditujukan Kepada Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (daftar satker terlampir) dan Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (daftar satker terlampir)

    Untuk lebih jelasnya, berikut surat dan lampirannya (ds/rs)

    Unduh Surat Sekma.pdf