RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta - Humas: Pasca penetapan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan pada tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah Agung terus melakukan langkah-langkah persiapan untuk anggaran tahun 2020. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi dan konsultasi penelaahan RKA K/L Tahun Aggaran 2020 bersama sekretaris pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan. Rapat yang akan berlangsung selama 5 hari tersebut dibuka oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo di Ruang Rapat Wiryono, Senin (16/09/2019).

    Dalam pengarahannya, Sekretaris Mahkamah Agung mengingatkan pentingnya memperhatikan dan melaksanakan siklus penganggaran (budget cycle) dengan sebaik-baiknya. Siklus penganggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut harus berjalan seimbang dengan mutu pelaksanaan yang seragam.

    Seperti pernah disinggung Presiden, kita jangan hanya senang merencanakan dan melaksanakan anggaran, tetapi tidak ada yang mau bertanggung jawab, Sitir Pujdoharsoyo. Baik perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawabannya, menurut Pudjo, harus berjalan seimbang.

    Selain itu, Pudjo juga menekankan agar dalam pelaksanaan anggaran, tidak hanya mementingkan output-nya saja, tetapi outcome juga penting untuk diperhatikan. Dan untuk dapat mencapai hal tersebut, perencanaan program yang langsung menyentuh masyarakat pencari keadilan menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan.

    Kenaikan anggaran Mahkamah Agung tahun 2020 boleh jadi merupakan indikator keberhasilan Mahkamah Agung dalam mengelola anggaran serta menyeimbangkan kualitas output dan outcome. Kondisi ini harus terus dipertahankan, bila perlu dipertahankan, harap mantan Ketua PN Jakarta Barat tersebut.

    Terlebih pada tahun ini Mahkamah Agung memperoleh tambahan anggaran melalui BA BUN. Anggaran tersebut harus terserap maksimal. Jika tidak, akan mempengaruhi anggaran pada tahun 2021 nanti, tegas Pudjo.

    Lima Permasalahan Penyusunan RKA K/L

    Di bagian lain pengarahannya, Sekretaris Mahkamah Agung mengungkapkan setidak-tidaknya lima permasalahan yang serung dijumpai pada satker-satker dalam penyusunan RKA K/L. Kelimanya agar menjadi perhatian kita, agar tidak terulang kembali berkali-kali, tukas Pudjoharsoyo.

    Pertama, kekurangcermatan dalam menempatkan akun kegiatan. Kedua, kurang memperhatikan petunjuk teknis penyusunan RKA K/L yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan. Ketiga, menempatkan anggaran tidak sesuai dengan kebijakan pusat, seperti menambah jumlah tenaga kontrak tanpa persetujuan Mahkamah Agung. Keempat, menempatkan anggaran tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, salah satunya berbentuk melakukan pergeseran anggaran sendiri. Dan kelima, usulan belanja modal tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti mengusulkan pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan kelas pengadilan.

    Pudjoharsoyo berharap kedepan agar satuan-satuan kerja menerapan prinsip money follow program dengan sebaik-baiknya. Raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut hendaknya dapat menjadi pelecut komitmen untuk tetap dapat memperhatikan siklus penganggaran secara optimal. (Humas/Mohammad Noor/RS)

  2. Tanjung Pandan - Humas: Untuk kelima kalinya sepanjang tahun 2019 Mahkamah Agung melakukan pembinaan di daerah. Kali ini kegiatan pembinaan dipusatkan di Tanjung Pandan, Belitung dengan diikuti oleh pimpinan Pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan di wilayah Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung serta pimpinan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, Kamis-Sabtu (12-14/09/2019).

    Seperti kegiatan pembinaan sebelumnya, pembinaan kali ini juga diisi dengan dua pembinaan, yakni pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Non-Yudisial, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Militer serta pembinaan oleh Pejabat Eselon I Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Kepala Balitbanngdiklat Kumdil, dan Kepala Badan Pengawasan.

    Namun berbeda dengan kegiatan pembinaan sebelumnya, pembinaan kali ini memberikan warna yang berbeda. Setidak-tidaknya terdapat empat hal yang berbeda dalam pembinaan kali ini. Pertama, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung memilih untuk tidak memberikan pembinaan, tetapi mencukupkan dengan pembinaan yang disampaikan oleh pimpinan lainnya. Ia beralasan agar momentum pertemuan pimpinan Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan tersebut lebih banyak mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh pimpinan pengadilan di daerah. Dengan begitu, kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai keadaan di daerah, sambung Hatta Ali.

    Kedua, dengan kesempatan yang diberikan tersebut, jumlah pimpinan pengadilan yang menyampaikan permasalahan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembinaan-pembinaan sebelumnya. Jika dalam pembinaan sebelumnya jumlah penanya tidak sampai sepuluh orang, namun kali ini mencapai dua puluh orang. Bahkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang didaulat menjadi moderator pembinaan, memberikan kesempatan kepada pimpinan pengadilan untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh pimpinan.

    Ketiga, permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh pimpinan pengadilan, tidak hanya berkisar pada masalah-masalah teknis yustisial, tetapi juga menyangkut permasalahan non-yustisial. Dan terkait dengan yang terakhir, Wakil Ketua Mahkamah Agung meminta agar Pejabat Eselon I menyampaikan penjelasan dalam kegiatan pembinaannya, seperti masalah pembangunan gedung pengadilan, kenaikan kelas pengadilan, biaya mutasi, pengangkatan hakim tinggi, dan lain sebagainya.

    Keempat, dengan luasnya cakupan permasalahan yang dikemukakan oleh pimpinan pengadilan, benang merah kedua kegiatan pembinaan tersebut semakin kuat. Perpaduan antara aspek teknis dan non teknis menjadi semakin erat dalam tata kelola pengadilan.

    Kendati demikian, di akhir kegiatan pembinaan, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan memberikan penguatan terhadap sejumlah permasalahan yang dipandangnya menarik untuk dikaji lebih lanjut, seperti adakah upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Hakim menyatakan suatu perkara bukan perkara gugatan sederhana, penitipan ganti rugi di Pengadilan, dispensasi kawin dan pengesahan perkawinan.

    Kegiatan pembinaan, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, bukan hanya menjadi kesempatan pimpinan memberikan pencerahan kepada aparatur pengadilan di daerah, tetapi juga wahana saling menguatkan semangat menuju terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

    Memang seru bermain gasing

    Tali gasing cukuplah singkat

    Mari tingkatkan kinerja masing-masing

    Utamanya pelayanan kepada Masyarakat.

    Demikian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung memberikan motivasi di akhir pembinaannya. (Humas/Mohammad Noor/RS)

  3. Tanjung Pandan " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH beserta para pimpinan Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis dan administrasi Yudisial bagi para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sewilayah Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung, bertempat di ball room hotel BW Suitte Belitung. Kamis 12/9/2019.

    Dalam pembinaan kali ini, para pimpinan Mahkamah Agung ingin mengetahui permasalahan " permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Hakim, Panitera maupun Sekretaris empat lingkungan Peradilan khususnya Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung, baik secara teknis maupun non teknis.

    Acara pembinaan ini diikuti tiga ratus peserta dan ditambah para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, dan juga dihadiri oleh Hakim Agung, Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung, Hakim Yustisial, pejabat Eselon I dan II pada Lingkungan Mahkamah Agung. (Humas / RS)