RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., memimpin Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan tiga Ketua Muda Mahkamah Agung pada hari Jumat, 21 Februari 2020 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta. Ketiga Ketua Muda tersebut adalah, Ketua Muda Pembinaan, Ketua Muda Pengawasan, dan Ketua Muda Perdata.

    Para Ketua Muda yang dilantik yaitu:

    Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. sebagai Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung. Ini adalah kali kedua bagi Takdir mengemban amanah sebagai Ketua Muda Pembinaan. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH, sebagai Ketua Muda Pengawasan. Juru Bicara Mahkamah Agung ini menggantikan posisi Dr. Sunarto, SH., M.Hum, yang telah telah dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada 23 Mei 2018 lalu. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH,. Hakim Agung pada Kamar Perdata tersebut menggantikan posisi Soltani Mohdally, SH., MH yang telah memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2019 lalu.

    Pelantikan tiga Ketua Muda tersebut berdasarkan dua Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden No 20/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 21/P tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

    Dalam sumpahnya, para Ketua Muda tersebut berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Muda Mahakamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undanngan dengan selurus-lurusnya menurut UUD NKRI Tahun 1945. Mereka juga berjanji akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

    Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Hakim Agung, Jaksa Agung, Hakim Ad Hoc turut hadir menyaksikan acara pelantikan ini. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh pejabat Eselon 1-4 Mahkamah Agung, para mantan hakim agung dan undangan lainnya. (azh/RS/photo pepy)

  2. Humas MA: Dalam rangka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa 18 Pebruari 2020, berlangsung di aula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, H. Sunaryo, SH., MH, Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, beserta jajarannya, dengan agenda meminta penjelasan mengenai;

    Pengelolaan SIPP terkait Peretasan Website pada bulan Januari 2020, serta dampak Peretasan dan Solusi Kedepan; Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Tusi; Mekanisme Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait Putusan yang di publish di Webite.

    Adapun Komisi III DPR RI yang melakukan Rapat Dengar Pendapat tersebut yakni;

    Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH.,M.Hum Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos.,M.Si Supriansa, SH.,MH Ir. Hj. Sari Yuliati, MT Eva Yuliana, M.Si H. Moh. Rano Al Fath, SH.,MH N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH.,M.Kn H. Santoso, SH Komjen (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun Dr.H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si H. Asrul Sani, SH.,M.Si

    Menanggapi pertanyaan Komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, H. Sunaryo, SH.,MH mengatakan bahwa dampak Peretasan Administrasi pendaftaran perkara tidak terganggu, menurutnya sudah dilakukan restore (pemulihan data), sudah normal kembali dan bisa diakses pada tanggal 22 Desember 2019, sedangkan untuk sarana dan prasarananya masih sangat terbatas Sumber Daya Manusia..

    Lebih lanjut Sunaryo mengatakan, Pengadialn Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung, secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Pengadilan Negeri se DKI Jakarta, dalam tugas dan fungsi sebagai Peradilan Tingkat Banding dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, pembinaan akreditasi serta melaksanakan pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas) secara rutin maupun insidentil.

    Rapat Dengar Pendapat tersebut diakhiri dengan foto bersama Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi DKi Jakarta beserta jajarannya. (enk/RS/photo:sf).

  3. Jakarta- Humas: Setiap tahunnya, sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad-hoc, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia, para Ketua Mahkamah Agung dari berbagi negara, serta para pimpinan Lembaga/ Kementerian RI ini, Ketua Mahkamah Agung RI akan menyampaikan pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung terkait capaian, prestasi, jumlah perkara putus, jumlah sisa perkara, dan yang lainnya.

    Berbarengan dengan acara Laporan Tahunan tersebut, Mahkamah Agung juga menyelenggarakan sosialisasi hukum kepada publik melalui kegiatan bertajuk Pameran Kampung Hukum. Pameran yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 ini, bertujuan untuk memberikan akses semudah-mudahnya kepada masyarakat untuk mendpatkan informasi langsung terkait apa itu Mahkamah Agung, tugas dan fungsinya, aneka kebijaknnya dan informasi lainnya. Acara yang dikemas dengan suasana menyenangkan ini diikuti oleh kementrian/lembaga hukum yang memamerkan berbagai kebijakan dan prestasinya masing-masing.

    Tahun lalu, Pameran Kampung Hukum diselenggarakan di Jakarta Convention Centre pada 27 Februari 2019. Acara dihadiri oleh kurang lebih 1000 pengunjung yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, advokat, dan masyarakat umum. Pameran diisi dengan beragam kegiatan seperti talkshow, gim, dan serangkaian kegiatan lain. Pameran bukan hanya menjadi ajang publikasi kebijakan, prestasi dan capaian kinerja, namun juga menjadi ajang mencari ilmu dan pengetahuan terkait hukum bagi para pengunjung.

    Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan acara Pameran Kampung Hukum yang berbarengan dengan acara Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Pameran Kampung Hukum tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya hanya diselenggarakan dalam satu hari, tahun ini mengingat banyaknya antusias pengunjung, maka Pameran Kampung Hukum tahun 2020 akan diadakan selama dua hari yaitu pada 25-26 Februari 2020 di plenary hall Jakarta Convention Centre, dimulai dari pukul 08.00 " 16.00 WIB. Semoga mayarakat bisa lebih leluasa untuk berkunjung dan mendapatkan infomasi hukum. Kata Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MH, saat Technical Meeting dengan para peserta Pameran Kampung Hukum pada 11 Februari 2020 lalu. Dengan bertambahnya hari pelaksanaan pameran ini, masih menurut Abdullah, diharapkan informasi yang terdapat di pameran Kampung Hukum bisa diakses masyarakat dengan semudah-mudahnya.

    Kami berharap semua perserta bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pada pameran nanti, terang Abdullah.

    Pameran Kampung Hukum tahun ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari Satuan Kerja Eselon 1 pada Mahkamah Agung, lembaga/kementrian di bidang Hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang lainnya.

    Beragam kegiatan akan meramaikan Pameran Kampung Hukum tahun 2020 ini, di antaranya yaitu, talkshow dengan tema E-litigasi sebagai Wujud Modernisasi Peradilan yang menghadirkan para narasumber kompeten di bidangnya. Selain itu akan diselenggarakan juga seminar motivasi, perlombaan dari masing-masing booth pameran dan aneka gim yang bisa diikuti oleh semua pengunjung di masing-masing booth peserta.

    Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, direncanakan akan membuka secara resmi Acara Pameran Kampung Hukum 2020 pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 08.00 WIB di Plennary Hall Jakarta Convention Centre. Acara ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum. (azh/RS)