RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta - Humas: Keberhasilan tujuh satker Mahkamah Agung meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta penganugerahan gelar Pemimpin Perubahan kepada Ketua Mahkamah Agung mendorong lembaga penegak hukum ini untuk terus menggalakkan pembangunan zona integritas. Bahkan, untuk tahun 2019, ditargetkan setengah dari jumlah satker dibawah Mahkamah Agung bisa meraih predikat tersebut.

    Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum saat membuka kegiatan Entry Meeting dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung Tahun 2018, Senin (21/01/2019). Acara yang berlangsung di Ruang Wirjono tersebut, selain dihadiri oleh Pejabat Eselon 1 dan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Drs. Agus Uji Hantara, M. E beserta Tim Evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Menurut Pudjoharsoyo, arti penting dari pencapaian predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) satuan-satuan kerja dibawah Mahkamah Agung tahun 2018 adalah keberhasilan Mahkamah Agung melakukan pembenahan-pembenahan terhadap peranan dan fungsinya sesuai dengan parameter-parameter reformasi birokrasi yang telah ditentukan secara nasional.

    Tiga Langkah Menggalakkan Pembangunan Zona Integritas

    Untuk terus mengembangkan pembangunan zona integritas di Mahkamah Agung, Pudjoharsoyo menekankan tiga langkah yang dapat dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. Langkah pertama adalah memperkuat sosialisasi dan pembinaan. Tim Reformasi Birokrasi harus sungguh-sungguh menjalankan proses ini, himbau Pudjoharsoyo.

    Langkah kedua, menurut Pudjoharsoyo adalah memberikan keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk menjadikan dirinya sebagai teladan dan role model dari pembangunan zona integritas, ungkap mantan Ketua PN Jakarta Barat tersebut.

    Wujud keteladanan tersebut diukur dari gerak langkah, pengadministrasian dan penganggaran kegiatan pembangunan zona integritas. Semua harus selaras dengan semangat reformasi birokrasi, agar perubahan yang diharapkan bukan hanya perubahan pada tingkat kelembagaan, melainkan juga pada pribadi kita masing-masing, jelas Pudjoharsoyo.

    Dan langkah terakhir menurutnya adalah konsisten melaksanakan uji petik ke satker-satker untuk memastikan pengembangan zona integritas sudah sesuai dan sejalan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku.

    Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Adapun terkait dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Jeanny H.V Hutauruk menjelaskan bahwa pada tahun 2018 nilai penilaian mandiri adalah 88,43.

    Proses penilaian tersebut, menurut Jeanny telah dilaporkan tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung secara berjenjang kepada Kepala Badan Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung hingga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Jeanny berharap evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB membawa hasil positif dengan diterimanya hasil penilaian tersebut oleh Tim Evaluator yang akan disampaikan dalam waktu dekat. (Humas/Mohammad Noor/photo pepy)

  2. Jakarta - Humas: Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan 7 (tujuh) Bank milik pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, Mahkamah Agung melakukan penandatanganan kerjasama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di gedung Mahkamah Agung, kemaren (15/01/2019). Dalam penandatanganan tersebut Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum dan PT. Bank Rakyat Indonesia diwakili oleh Direktur Human Capital, R. Sophia Alizsa.

    Dalam sambutannya Alizsa menyebutkan, kerjasama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik tersebut meliputi pembukaan dan pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik milik satker melalui fasilitas BRIVA, pengelolaan transaksi keuangan lainnya milik satker secara elektronik, monitoring dan transaksi pengelolaan RPL milik satker melalui fasilitas CMS serta dukungan yang dibutuhkan dalam layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dan fasilitas lainya.

    Secara keseluruhan, kerjasama ini dilakukan untuk mendukung implementasi pengadilan elektronik (E-Court) yang telah diluncurkan dan dijadikan sebagai program unggulan Mahkamah Agung sejak 13 Juli 2018, khususnya dalam melakukan pembayaran secara elektronik (e-payment). Bank Rakyat Indonesia, menurut Alizsa, telah mengimplementasikan sistem BRI Vitual Account atau BRIVA untuk mempermudah pembayaran panjar biaya perkara secara online.

    BRI telah menerbitkan BRIVA untuk mendukung implementasi e-court di 494 satuan kerja, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Mahkamh Syariyah dan Pengadilan Tata Usaha Negara, ujar Alizsa memberikan rincian.

    Dengan menggunakan BRIVA, sambung Alizsa, advokat maupun perseorangan yang terdaftar sangat dimudahkan untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara, baik melalui teller BRI maupun melalui seluruh e-channel Bank BRI, baik ATM BRI, EDC BRI, Internet banking, mobile banking, Cash Management BRI maupun agen bank yang dikenal dengan agen billing yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Membantu Masyarakat dan Pengadilan

    Sementara itu, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam sambutannya menyebutkan bahwa kerjasama ini bermanfaat tidak hanya bagi pengadilan, tetapi juga bagi masyarakat pengguna jasa pengadilan, khususnya pengguna terdaftar dalam sistem peradilan elektronik. Masyarakat selaku pengguna jasa pengadilan akan semakin dimudahkan dalam berurusan dengan dunia peradilan, ujar Pudjoharsoyo.

    Sementara itu, bagi pengadilan, menurut Pudjoharsoyo, perubahan cara pembayaran biaya perkara dari sistem manual ke sistem elektronik ini tidak hanya mampu membantu peradilan dalam memodernisasi layanannya, tetapi juga dapat membantu pengadilan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan perkaranya.

    Dan yang terpenting, lanjut Pudjoharsoyo, pembayaran biaya perkara secara elektronik yang ditawarkan dalam kerjasama ini mendukung upaya pengadilan untuk mewujudkan asas pokok penyelenggaraan peradilan. Pengadilan akan dapat mewujudkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, jelas mantan Ketua PN Jakarta Barat tersebut.

    Ke depan Pudjoharsoyo berharap dapat meningkatkan kerjasama ini untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti pengembangan helpdesk atau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yang mengkombinasikan keunggulan dunia perbankan dalam pelayanan pelanggan dengan kebutuhan pengadilan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna jasa pengadilan, harap Pudjoharsoyo.

    Acara penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut selain dihadiri oleh jajaran manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia juga dihadiri oleh Panitera dan Kepala Badan Pengawasan serta pejabat eselon 2 di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan Mahkamah Agung. (Humas/Mohammad Noor/photo Pepy)

  3. Putrajaya " Humas : Memenuhi undangan dari Mahkamah Agung Malaysia untuk menghadiri acara Pembukaan Tahun Perundangan/Laporan Tahunan Mahkamah Agung Malaysia, delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyempatkan diri untuk berkunjung ke Muzium Kehakiman yang berlokasi di Istana Kehakiman, Putrajaya, Kamis (10/01/2019).

    Kunjungan ke Muzium Kehakiman tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, YM. DR. H. Sunarto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan, YM. Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas, DR. Abdullah, S.H., M.S., dan dua orang hakim yustisial, masing-masing Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M. dan D.Y. Witanto, S.H.

    Di Muzium Kehakiman tersebut delegasi Mahkamah Agung berkesempatan berkeliling hingga setiap sudut museum serta meninjau berbagai koleksi di dalamnya.

    Kunjungan ke Muzium Kehakiman ini merupakan kunjungan kedua delegasi Mahkamah Agung bulan ini ke museum pengadilan di luar negeri. Selasa (8/01/2019) lalu delegasi juga sempat berkunjung ke Supreme Court Gallery (Museum Mahkamah Agung) Singapura. Kunjungan tersebut dilakukan bersamaan dengan kesempatan menghadiri acara Opening Legal Year 2019 Singapura.

    Menanggapi kunjungan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo mengaku gembira dapat bertandang ke museum-museum peradilan di luar negeri saat Mahkamah Agung tengah memulai pembangunan Museum di Jakarta. Setidaknya kita memiliki cukup banyak referensi dan perbandingan dalam mengembangkan rencana museum yang akan kita bangun pada tahun ini, ujar Pudjoharsoyo kepada redaksi.

    Potret museum yang hendak dibangun oleh Mahkamah Agung, menurut Pudjoharsoyo, kecuali menggambarkan secara utuh sejarah dan perkembangan peradilan di Indonesia juga menggunakan kemasan multimedia. Tidak hanya pajangan-pajangan, tetapi juga diorama, multimedia, serta audio video, paparnya memberikan rincian.

    Sekilas Muzium Kehakiman Malaysia

    Muzium Kehakiman dibangun bersamaan dengan pembangunan gedung induknya, Istana Kehakiman pada awal tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2004. Sebelumnya Istana Kehakiman Malaysia berpusat di Abdul Samad Building, Kuala Lumpur.

    Di dalam museum tersebut kita dapat melihat potret sejarah dan perkembangan sistem hukum di Malaysia, mock up persidangan pengadilan tinggi, wig, jubah hakim dan perlengkapan pengadilan lainnya.

    Peninggalan purbakala juga tak luput dipajang di museum ini, seperti monumen Batu Bersurat yang menggambarkan pelaksanaan hukum Islam pasca Islamisasi di Terengganu, Malaysia. Batu ini ditemukan pada tahun 1887 di dekat Padang Tara dan berangka tahun 1303 AD.

    Biografi semua Ketua Mahkamah Agung Malaysia semenjak kemerdekaan juga terpajang di museum ini, termasuk ketua Mahkamah Agung Federasi Independen Malaysia pertama, Tun Sir James Beverage Thomson. (Humas/Mohammad Noor/RS)