RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Medan " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH, beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, serta para Ketua kamar Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis dan administrasi yudisial dengan para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama untuk Empat lingkungan Peradilan se wilayah Sumatera Utara, bertempat di Ball Rom Hotel Fourt Point Medan, Jumat 22/3/2019.

  2. Lubuk Pakam - Humas: Tahapan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dimulai dengan pencanangan dan diisi dengan deklarasi dan penandatanganan pakta integritas memiliki arti penting, tidak hanya dalam konteks reformasi, tetapi juga dalam menjalankan tugas serta kinerja lainnya.

    Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, ketika mengunjungi dan memberikan pembinaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kamis (21/3/2019). Dalam kunjungan tersebut, Pudjoharsoyo didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Abdullah, Kepala Biro Keuangan, Sahwan, Kepala Biro Kepegawaian, Supatmi, Kepala Biro Perlengkapan, Rosfiana, dan Koordinator Sekretariat Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Jeanny Hutauruk.

    Pakta integritas tidak sekedar kegiatan seremonial, tegas Pudjoharsoyo. Pakta integritas, lanjutnya, hendaknya dipahami sebagai pondasi utama dalam menjalankan kinerja dan tandatangan didalamnya merupakan wujud komiten yang harus diimplementasikan dalam setiap penugasan.

    Dengan pemahaman seperti itu, program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dimaknai bukan hanya untuk mencapai predikat, tetapi lebih jauh dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang optimal.

    Muara dari pembangunan zona integritas atau reformasi birokrasi secara umum adalah pelayanan publik dan putusan yang berkualitas, imbuh Pudjoharsoyo.

    Antara Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas

    Hal lain yang disampaikan oleh Pudjoharsoyo dalam pembinaannya di pengadilan peraih sertifikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2018 itu adalah perbedaan antara reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang terindikasi dengan tercapainya lima parameter yang diistilahkan dengan Tarif, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness.

    Selain itu, reformasi birokrasi merupakan rumah besar dari langkah-langkah perubahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan bagian-bagiannya antara lain pembangunan zona integritas dan akreditasi. Zona integritas itu merupakan miniatur dari reformasi birokrasi yang diukur dengan indeks persepsi terhadap korupsi dan indeks pelayanan publik, papar mantan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru itu.

    Ucapan Selamat dan Apresiasi kepada PN. Lubuk Pakam

    Kunjungan Pudjoharsoyo dan rombongan ke PN. Lubuk Pakam merupakan kunjungan pertama setelah pengadilan tersebut dinobatkan sebagai peraih predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 10 Desember 2018 lalu. Karena itu, Pudjoharsoyo memberikan selamat atas pencapaian tersebut.

    Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ujar Pudjoharsoyo. Atas pencapaian tersebut, Pudjoharsoyo berharap Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan aparaturnya dapat menjaga dan dapat menjadi pionir perubahan bersama dengan 6 satuan kerja lainnya.

    Pudjoharsoyo juga berpesan agar pencapaian ini diteruskan hingga dapat memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencapaian WBK ini harus tetap dipelihara dan diusahakan untuk mencapai predikat yang lebih tinggi, yakni WBBM, pesannya.

    Dan sebagai imbalan (reward) dari pencapaian tersebut, PN. Lubuk Pakam dan 6 satker lainnya sudah diusulkan ke Kementerian PAN dan RB untuk memperoleh kenaikan remunerasi, berbeda dengan besaran remunerasi yang diterima oleh aparatur pengadilan lainnya. (Humas/Mohammad Noor/RS)

  3. Jakarta " Humas : Menindaklanjuti pencanangan Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung berencana untuk mengembangkan aplikasi e-office yang akan dipergunakan untuk penatalaksanaan tata persuratan di Mahkamah Agung. Sebagai langkah awal, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu mengimplementasikan e-office, Selasa (19/3/2019).

    Rombongan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo diterima oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, Kabiro Umum, Mulyono, Kabiro Perencanaan dan Keuangan, Pawit Haryanto, Kabag Rumah Tangga, Elizabeth, dan sejumlah staf Teknologi Informasi.

    Pemilihan Mahkamah Konstitusi sebagai tujuan studi banding menurut Pudjoharsoyo dilatarbelakangi oleh setidak-tidaknya dua hal. MK sudah lebih dahulu menerapkan e-office dan lebih maju dalam hal ini, sehingga kita perlu belajar, ujar Pudjoharsoyo. Selain itu, dilihat dari segi tugas dan fungsi, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi yang berdekatan, sehingga aplikasi e-office tersebut akan lebih mudah untuk diadopsi.

    Menyambut kedatangan tim studi banding Mahkamah Agung, Guntur Hamzah menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengimplementasikan e-office yang di lingkungan Mahkamah Konstitusi disebut dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Semoga studi banding ini dapat memperkuat hubungan kedua lembaga yang sama-sama bertugas menegakkan hukum dan dapat menjalin kerjasama yang lebih baik untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia, timpal Guntur Hamzah.

    Pasca studi banding, Pudjoharsoyo akan mempersiapkan jajarannya untuk memulai pengembangan e-office di Mahkamah Agung yang ditargetkan selesai tahun ini. Harapannya, kita dapat implementasikan segera untuk mendukung program era baru peradian modern berbasis teknologi informasi yang telah dicanangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung, ujarnya optimis.

    Sekilas SIKD Mahkamah Konstitusi

    Dalam pemaparannya, Guntur Hamzah menjelaskan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) MK merupakan pencapaian MK dibidang tata persuratan elektronik setelah jatuh bangun menerapkan aplikasi serupa semenjak tahun 2008. Tahun 2008 kami pernah memiliki aplikasi Simdok (Sistem Informasi Disposisi Elektronik), tetapi kemudian tidak dikembangkan lagi sejak tahun 2012 karena tidak memenuhi kebutuhan kami, ujar Guntur Hamzah bercerita.

    Pasca tidak diimplementasikannya Simdok, MK terus mencari dan mengembangkan aplikasi alternative, hingga kemudian atas kontribusi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mahkamah Konstitusi dapat mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

    Kelebihan aplikasi E-Office yang dikembangkan ANRI menurut Guntur, terletak pada kemudahan dalam mengembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi. Selain open source, aplikasi tersebut juga bisa dengan mudah dikustomisasi, papar Guntur.

    Hari ini, SIKD telah dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti membuat draft surat dinas, menyimpan template surat-surat dinas, e-filing arsip digital, monitoring usulan dan tindak lanjut berkas, perasipan berkas, pencarian arsip, digitalisasi berkas kertas, pengiriman surat ke unit kerja terkait, penomoran surat, sertifikasi tanda tangan elektronik dan publikasi berkas elektronik.

    Meski baru berjalan selama dua tahun, SIKD telah memproses lebih dari 11.000 berkas surat yang terdiri dari 5.200 surat masuk dari luar Mahkamah Konstitusi dan 6.000 an nota dinas yang dibuat oleh unit kerja.

    Selain itu, meski akan terus dikembangkan, SIKD telah memiliki berbagai dampak bagi proses tata kerja di Mahkamah Konstitusi, seperti penggunaan kertas berkurang (paperless), mencari dokumen lebih cepat, mempercepat koordinasi dalam organisasi, mempermudah pengendalian surat yang harus ditindak lanjuti, meningkatkan keamanan berkas, hingga mengurangi beban kerja unit kerja tata usaha dan sekretaris.

    Pada sisi yang lebih fundamental, menurut Guntur Hamzah, SIKD telah berhasil merubah budaya kerja yang tertutup menjadi terbuka dan transparan, wilayah abu-abu (grey area) menjadi wilayah yang jelas (clear area) dan bekerja keras (hard work) menjadi bekerja cerdas (smart work). Selain itu, jangkauan kerja menjadi terintegrasi dan terkoneksi dengan mudah, papar Guntur Hamzah.

    Dan kontribusi SIKD yang terbesar adalah memberikan dukungan bagi upaya pencapaian cita-cita MK yang Modern dan Terpercaya, pungkas Gutur Hamzah. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)