Whatsapp-Button

RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H memberikan kuliah umum, dengan topik Era Baru Dunia Peradilan Peluang Dan Tantangannya Bagi Dunia Pendidikan Hukum. Kerjasama Pusat Studi Syariah dan Konstitusi dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berlangsung secara virtual di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung RI, lantai 13 pada Selasa, 23 Pebruari 2021.

    Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H, dalam sambutannya menyampaikan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung telah merespons pandemi ini melalui berbagai kebijakan dan terobosan yang membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan tetap berpijak pada asas salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Tidak hanya itu, momentum pandemi juga dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai waktu yang tepat untuk mengakselerasi pemanfaatan teknologi informasi untuk diabdikan bagi penyelenggaraan peradilan.

    Pemanfaatan media dan ruang digital untuk penyelenggaraan peradilan ini, sepenuhnya telah mengubah wajah peradilan Indonesia secara signifikan, menuju peradilan modern berbasis teknologi informasi. Dalam konteks ini, terjadi perubahan paradigma yang besar tentang hakikat pengadilan yang tidak lagi dipandang sebagai sebuah gedung bangunan, tapi lebih pada layanan yang prima dan berkualitas untuk mencapai keadilan, tuturnya.

    Lebih lanjut dikatakan, sebagai produsen Sarjana Hukum, keberhasilan pendidikan tinggi hukum di masa depan, tidak lagi diukur dengan parameter kemampuan menghafal teori-teori hukum saja, tapi juga pada ketrampilan berhukum dengan segala perkembangannya, termasuk integrasi teknologi digital ke dalam proses penegakan hukum.

    Pria kelahiran Baturaja ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap civitas akademica Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, meski di tengah suasana keprihatinan akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini mengancam kesehatan umat manusia, namun tidak melumpuhkan semangat untuk terus belajar dan mengasah intelektualitas di berbagai disiplin keilmuan, termasuk di bidang hukum sebagaimana yang dilaksanakan pada kegiatan ini, dan mengajak agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, minimal dengan menerapkan pola 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) sebagai bentuk ikhtiar bersama memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 yang mematikan ini.

    Di akhir sambutannya Syarifuddin mengucapkan selamat kepada segenap civitas akademica UIN Sunan Kalijaga, yang telah menggagas studium generale ini. Sebagai salah satu organ pendidikan hukum, saya mengapresiasi kampus ini karena telah begitu banyak melahirkan alumni yang berkiprah di dunia hukum dan peradilan, serta saya sendiri pernah menjadi karyawan pada perpustakaan kampus ini pada tahun 1980, yang saat itu masih bernama IAIN Sunan Kalijaga. Saya berharap bersama-sama berkontribusi secara maksimal melalui peran yang di emban baik di dunia akademik maupun praktis dalam rangka membangun dan memajukan Negara Hukum Indonesia, ujarnya. (enk/photo: pn).

  2. Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH membuka acara Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXII bagi Hakim Karier dan Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama secara virtual, pada Selasa 23 Februari 2021, bertempat di Command Center Mahkamah Agung.

    Dalam sambutannya M. Syarifuddin mengatakan Diklat Tipikor bagi para Hakim Karier dan para Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan, baik secara teori maupun praktik tentang tata cara penyelesaian perkara Tipikor, sehingga diharapkan para Hakim dan Hakim Ad Hoc yang telah menjalani Diklat Tipikor, akan memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang penanganan perkara-perkara Tipikor. Akan tetapi perlu diingat, bahwa pengetahuan dan keterampilan dalam menangani suatu perkara bukanlah segala-galanya. Di samping harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, seorang hakim juga harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas pada diri seorang hakim tidak bisa dibentuk melalui program kediklatan, melainkan harus dibangun oleh prinsip dan tekad yang kuat dari dalam diri masing-masing.

    Lembaga peradilan saat ini membutuhkan sosok hakim yang paripurna, yaitu selain memiliki pengetahuan hukum yang baik, juga harus memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi, karena pengetahuan yang tinggi tanpa diiringi oleh kejujuran dan integritas, akan menimbulkan potensi terjadinya kedzoliman, sedangkan kejujuran dan integritas tanpa diiringi oleh pengetahuan yang cukup, akan mengarah pada kesesatan, tutur Mantan Wakil Ketua Bidang Yudisial tersebut.

    Diakhir sambutannya Ketua Mahkamah Agung berpesan Keadilan bukanlah tentang apa yang ada dalam pikiran seorang hakim, melainkan tentang apa yang diputuskannya. Oleh karena Itu putuskanlah setiap perkara secara profesional dan proporsional atas dasar kebenaran yang diyakini, bukan atas dasar untuk memuaskan keinginan para pihak, karena Tuhan selalu tahu tentang apa yang tersembunyi dibalik putusan itu.

    Acara pembukaan diklat ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Hakim Agung yang tergabung dalam Anggota Pokja Tipikor pada Mahkamah Agung, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mahkamah Agung, Para Pengajar dan Fasilitator Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor, baik dari kalangan internal maupun eksternal Mahkamah Agung, Peserta Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Diklat Tipikor (er/foto pepy)

  3. Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH meluncurkan aplikasi E-RIS (Electronic Research Information System " Sistem Informasi Riset Elektronik) secara virtual, dengan tema Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penelitian Hukum Untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum Dan Konsistensi Putusan Hakim pada hari Senin 22/2/2021) bertempat diCommand Center Mahkamah Agung.

    Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi atas badan-badan peradilan di bawahnya berkomitmen untuk mewujudkan satu kesatuan penerapan hukum di Mahkamah Agung dan tercipta konsistensi putusan sejalan dengan penerapan sistem kamar bagi semua perkara, sehingga membantu hakim untuk mendapatkan referensi dan pertimbangan hukum yang rasional dan komprehensif, Mahkamah Agung memandang penting dukungan teknologi informasi dalam memfasilitasi hakim, khususnya dalam mengakses berbagai bentuk informasi yang diperlukan terkait putusan perkara korupsi, sehingga hakim dapat membuat pertimbangan hukum yang komprehensif, mencerminkan rasa keadilan dan memiliki basis keilmuan yang kokoh dalam memutus perkara-perkara.

    Lebih lanjut M. Syarifuddin menyatakan Aplikasi E-RIS ini merupakan aplikasi internal Mahkamah Agung yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para hakim dalam menemukan informasi yang relevan dalam memutus perkara, namun, yang telah tersedia baru untuk perkara korupsi, sedangkan perkara perkara lainya akan segera menyusul.

    Aplikasi E-RIS yang diluncurkan Mahkamah Agung ini nantinya tidak hanya dapat menjadi referensi dan acuan bagi hakim dalam menggali pertimbangan pada putusan-putusan dari majelis-majelis hakim terdahulu untuk perkara korupsi, tetapi untuk seluruh perkara. Harapan Saya, Sistem Informasi dapat dikembangkan menjadi referensi dan acuan untuk semua perkara, ujar Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

    Diakhir sambutan KMA mengutarakan kepada para Yang Mulia Hakim Agung dan para hakim tingkat pertama dan banding, agar aplikasi ini dapat betul-betul digunakan secara optimal, sehingga dapat memberi feedback dan masukan bagi penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang.

    Adapun lima fitur utama dalam aplikasi E-RIS yaitu :

    1. Fitur risalah Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan. Fitur ini berisi ringkasan mengenai MvT (Memorie van Toelichting) atau risalah pembahasan saat proses legislasi RUU Tipikor, RUU TPPU, RUU KUHAP, dan Terjemahan MvT KUHP mengenai isu-isu tertentu.

    2. Fitur Anotasi Putusan. Fitur ini berisi Anotasi terhadap putusan perkara korupsi terpilih (selected judicial decisions) yang telah melalui proses peer review dari para ahli (praktisi/akademisi). Anotasi ini dilakukan oleh lembaga penelitian dan advokasi yang independen dalam arti berada di luar kelembagaan Mahkamah Agung.

    3.Fitur Pendapat ahli yang dimuat dalam putusan dan media. Fitur ini Berisi keterangan ahli yang dimuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan Mahkamah Konstitusi dan Kolom Media Massa yang telah terakreditasi Dewan Pers terkait dengan penafsiran atau penerapan norma, antara lain dalam Undang Undang Tipikor.

    4. Fitur ringkasan putusan Mahkamah Konstitusi. Fitur ini berisi ringkasan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan MK yang memberikan kaidah atau penafsiran baru terhadap penerapan pasal-pasal atau unsur-unsur tertentu dalam delik tipikor yang telah ada di Direktori Putusan Versi 3, namun fitur yang tercantum dalam aplikasi ini lebih ditekankan pada ringkasan poin-poin pertimbangan hakim MK sehingga menjadi lebih lengkap dan lebih memudahkan dalam mencermati isi putusan MK yang dimaksud.

    5. Fitur hasil penelitian. Fitur ini berisi hasil penelitian yang sudah dikembangkan secara mandiri oleh MA melalui Balitbang Diklat Kumdil MA yang telah tersedia baru yang berhubungan dengan tipikor yang dipublikasi dalam website Puslitbangkumdil MA dan nantinya juga dapat memuat penelitian lain, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian independen maupun pemerintah.

    Acara peluncuran aplikasi E-RIS dihadiri secara fisik oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Sekretaris MA, serta Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Humas)