RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta"Humas: Kesempatan menghadiri berbagai acara Mahkamah Agung di daerah dimanfaatkan juga oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., untuk mengunjungi pengadilan-pengadilan di daerah. Hal ini ditujukan untuk melihat secara langsung kondisi obyektif pengadilan, termasuk sarana dan prasarananya.

    Saat menghadiri sosialisasi terpadu kesekretariatan di Pekanbaru (29/04/2019), Pudjoharsoyo berkunjung ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Negeri Siak Indrapura dan Pengadilan Agama Siak Indrapura.

    Begitu pula ketika menghadiri sosialisasi dan pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jogjakarta (02/05/2019), Pudjoharsoyo menyempatkan diri berkunjung ke Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Agama Wates.

    Sementara ketika menghadiri sosialisasi terpadu kesekretariatan di Jember (09/05/2019) lagi-lagi Pudjoharsoyo meluangkan waktu mengunjungi Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi, dan Pengadilan Negeri Kediri.

    Dengan berkunjung secara langsung ke satker, setidaknya saya mendapatkan informasi yang akurat dan dapat melihat secara langsung kondisi pengadilan, ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

    Berfokus pada Sarana dan Prasarana

    Dalam setiap kunjungannya sarana dan prasarana pengadilan selalu menjadi fokus perhatian Pudjoharsoyo. Satu persatu sarana dan prasarana pengadilan ditelitinya dengan seksama. Mulai dari ketersediaan, tata letak, kerapihan, keasrian, hingga pemeliharaan ditanyakannya. Bahkan, Pudjoharsoyo tidak segan-segan memeriksa kebersihan dan penataan kamar mandi pengadilan, terutama yang diperuntukkan bagi pencari keadilan.

    Tidak ada gunanya memiliki kamar mandi yang bersih, tetapi toiletnya terkunci. Itu sama dengan membuat jembatan tetapi depan belakangnya sawah, ujarnya ketika di Pengadilan Negeri Kediri.

    Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pengadilan juga turut diperhatikan. Termasuk pembatasan akses masyarakat umum terhadap ruangan-ruangan tempat bekerja para aparatur pengadilan. Akses masyarakat terhadap pelayanan pengadilan sudah terkanalisasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga tidak perlu masuk ke ruang-ruang kerja aparatur pengadilan, tegas Pudjoharsoyo.

    Salah satu alasan Pudjoharsoyo memfokuskan perhatian pada sarana dan prasarana pengadilan karena didorong oleh pemikiran International Framework for Court Excellence (IFCE) yang menyatakan bahwa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak.

    Frase bagaimana mereka diperlakukan dan prosesnya terlihat adil menurut Pudjoharsoyo bukan hanya mengacu kepada bagaimana proses litigasi di ruang persidangan, tetapi kepada proses pengadilan secara menyeluruh, semenjak pengguna pengadilan sampai di pengadilan hingga menerima hasil akhir berupa putusan atau penetapan; mulai dari pintu gerbang pengadilan hingga suasana ruangan persidangan tempat perkaranya diproses.

    Atas dasar ini, aspek-aspek kesekretariatan pengadilan turut memberikan andil atas penilaian terhadap pengadilan, sehingga harus juga menjadi perhatian, tegas Pudjoharsoyo.

    Mendorong Komitmen dan Kesungguhan Aparatur

    Selain meninjau sarana dan prasarana, acapkali Pudjoharsoyo juga meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada hakim dan aparatur pengadilan lainnya. Mendorong komitmen dan kesungguhan aparatur pengadilan menjadi poin penting yang selalu disampaikan.

    Menurutnya, komitmen dan kesungguhan itu sangat penting dengan setidak-tidaknya dua alasan. Pertama, hari ini pimpinan Mahkamah Agung dan jajaran kesekretariatan tengah berusaha maksimal untuk mengupayakan yang terbaik bagi pengadilan dan aparatur pengadilan. Kita sedang berusaha mengajukan tambahan anggaran dan meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan lainnya, ujarnya ketika memberikan pengarahan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

    Upaya-upaya pimpinan tersebut, lanjut Pudjoharsoyo, perlu diimbangi dengan usaha sungguh-sungguh aparatur pengadilan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Tidak mungkin kami berjuang sementara saudara-saudara berdiam diri, ujarnya.

    Kedua, keberhasilan pengadilan mencapai sejumlah prestasi sejauh ini, menurutnya, lebih disebabkan karena komitmen dan kesungguhan tadi. Ia mencontohkan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang keuangan dan keberhasilan tujuh satker meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK).

    Semua itu hanya bisa dicapai dengan komitmen dan kesungguhan, ujarnya ringkas. (Humas/Mohammad Noor)

  2. Jakarta Humas : Ketua Tim Sekretariat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung Jeanny H.V Hutauruk, S.E., M.M, melakukan serah terima PMPRB tahap I kepada Koordinator Assesor RB Mahkamah Agung ( Badan Pengawasan Mahkamah Agung ) Nugroho Setiadji, SH, pada hari Senin, 20/5/2019 bertempat di ruang Mudjono gedung Mahkamah Agung. (humas)

  3. Jakarta-Humas, Kamis 16 Mei 2019. Sebanyak 58 peserta mengikuti tes assessment seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Japati) di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

    Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, lantai 12, Jakarta Pusat, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, Kamis hingga Jum'at (16-17/5).

    Pembukaan assessment ini, Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, didampingi Kepala Badan Pengawas MA Nugroho Setiadji, S.H., Kepala Biro Kepegawaian MA Supatmi, SH., MM dan Yanti Munthe dari Ara Indonesia.

    Sebanyak 58 peserta ini berhak mengikuti assessment setelah di nyatakan lolos seleksi administrasi yang dilaksanakan pertengahan Maret hingga akhir April 2019. Dalam pelaksanaan assessment ini MA bekerja sama dengan lembaga assessment yaitu Ara Indonesia.

    Dalam sambutannya A. S. Pudjoharsoyo mengatakan bahwa, pelaksanaan assessment seleksi terbuka ini mempunyai arti penting, karena dengan assessment akan diketahui kepribadian dan integritas para peserta."Saya ingatkan agar tidak grogi, tenangkan hati. Saya yakin bapak ibu semalam sudah banyak berdoa," tuturnya.

    Ia juga menjelaskan, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi ini merupakan amanah dari peraturan dan perundang-undangan, mulai dari UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN kemudian PP No 11 tahun 2017 tentang managemen PNS. "Karena itu mekanisme seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ini harus dilakukan secara terbuka," katanya.

    Pudjoharsoyo mengingatkan, jika terpilih nanti jangan mempunyai mindset untuk dilayani tapi harus melayani."Kalau minta dilayani, lebih baik mengundurkan diri saat ini juga. Itu lebih bagus dari pada kami mengeluarkan biaya yang besar untuk menyeleksi bapak ibu," katanya.

    Terdapat 7 jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini, yaitu jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang di ikuti oleh 4 peserta. Kemudian jabatan DirekturJenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara diikuti sebanyak 6 peserta.

    Jabatan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama akan diikuti 19 peserta. Untuk posisi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil diikuti 9 peserta. Jabatan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Admnistrasi Peradilan Militer Ditjen Badimiltun diikuti oleh 4 peserta.

    Jabatan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu akan diikuti 12 peserta dan yang terakhir untuk jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus akan diikuti oleh 4 peserta. (ds/rs)