RSS Badilag

Badilag | Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Assalamu'alaikum wr. wb.

    Dengan ini kami sampaikan Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 15 November 2019.Demikian, terima kasih.

    Wassalamu'alaikum wr. wb.

    Untuk mendownload file klik link dibawah :

    Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 15 November 2019.

  2. Kedudukan dan Urgensi Pemeriksaan Setempat (Descente) Terhadap Objek Izin Poligami

    Oleh Zulkarnaini, S.Sy[1]

     

    I. PENDAHULUAN

               Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam atau merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam serta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama mengenai perkara tertentu diantaranya yaitu perkara perkawinan, yang didalamnya terdapat permohonan izin beristri lebih dari seorang atau Izin Poligami.[2]

    Dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari satu atau poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan dan kemudian Pemohon harus memenuhi syarat bahwa adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri - isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.[3]

    [1] Calon Hakim Mahkamah Syariyah Blangkejeren yang sedang magang PPC Terpadu Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya.                        

    [2] Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama kemudian Lihat Pasal 2 dan Pasal 49 ayat 1 dalam penjelasan huruf a angka 1 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

    [3] Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Selengkapnya KLIK DISINI

     

     

  3. MENGUKUR ULANG DAYA BUKTI PENGAKUAN DALAM PERKARA PERDATA DENGAN OBYEK SENGKETA BERUPA TANAH

    Ahmad Z. Anam

    (Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)

     

    Abstrak

    Dalam perkara perdata, pengakuan murni memiliki daya bukti yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend). Namun, di luar pakem umum tersebut, terdapat pengecualian. Dalam perkara tertentu, misalnya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pengakuan tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti; ia hanya bernilai bukti permulaan; untuk dapat disimpulkan menjadi fakta, pengakuan dalam konteks tersebut harus dikuatkan oleh bukti lain. Bertolak dari pengecualian tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan pertanyaan: 1) Dalam perkara perdata yang obyek sengketanya berupa tanah, apakah pengakuan dapat bernilai sebagai bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan? 2) Atau pengakuan tersebut hanya bernilai bukti permulaan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach). Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menyimpulkan: pengakuan dalam perkara perdata yang obyek sengketanya berupa tanah tidaklah bernilai sebagai bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan; ia sebatas bernilai bukti permulaan. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan setidaknya 4 (empat) alasan yang akan dideskripsikan dalam bab pembahasan artikel ini.

    Kata kunci: pengakuan, perdata, obyek sengketa tanah, nilai bukti

    Selengkapnya KLIK DISINI