RSS Badilag

Badilag | Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Kepada Yth.1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh / Ketua Pengadilan Tinggi Agama2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Ketua Pengadilan Agama    Seluruh Indonesia

    Assalamu alaikum wr. wb.

    Dengan ini kami sampaikan dengan hormat surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1966/DJA/HM.00/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, perihal "Peningkatan Kinerja SIPP".Demikian, terima kasih.

    Wassalamu'alaikum wr. wb.

    Untuk mendownload surat beserta lampirannya, klik link di bawah ini :

    1. Surat Pengantar

    2. Lampiran

  2. Kepada Yth. 

    1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

    2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

    Seluruh Indonesia

    Assalamu alaikum wr. wb.

    Dengan ini kami sampaikan dengan hormat surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1913/DJA.2/HM.00/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, perihal "Pengumuman Hasil E-test Calon Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Tahun 2019".

    Demikian, terima kasih.

    Wassalamu'alaikum wr. wb.

    Untuk mendownload surat beserta lampirannya, klik link di bawah ini :

    1. Surat Pengantar

    2. Lampiran (daftar nama)

     

  3. YURISPRUDENSI TAHUN 2014: PERTIMBANGAN DAN KAIDAH HUKUM 13 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

    Oleh: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

    Mahkamah Agung RI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghimpun dan mengumumkan yurisprudensi, bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi ditegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang berhak untuk melakukan demikian, bahkan badan-badan lain baik swasta maupun pemerintah tak dapat melakukan pengumuman yurisprudensi, kecuali kalau hal ini telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung RI. Dalam usaha memenuhi ketentuan SEMA Nomor 02 Tahun 1972 tersebut, Mahkamah Agung RI secara berkala melalui Biro Hukum dan Humas menerbitkan buku yang menghimpun putusan-putusan penting yang memuat kaidah hukum untuk dijadikan acuan dan pedoman sebagai yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum nasional di Indonesia. Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak mengenal yurisprudensi sebagai binding of precedent di mana pengadilan tingkat di bawah terikat dengan putusan pengadilan di atasnya, namun pada prakteknya yurisprudensi diakui mendapat tempat tersendiri dalam proses memeriksa dan memutus perkara di Indonesia. Putusan berkualitas merupakan putusan yang sarat dengan teori-teori keilmuan terutama bidang hukum formil maupun bidang hukum materil yang diaplikasikan secara tepat dan benar dalam persidangan, termasuk menggunakan yurisprudensi.

    Selengkapnya KLIK DISINI